Perbedaan E-commerce dengan E-business

Istilah e-business dan e-commerce seringkali terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Namun demikian, meskipun berhubungan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Awalan “e” berarti “elektronik”, yang berarti kegiatan atau transaksi yang digunakan tanpa pertukaran atau kontak fisik. Transaksi diadakan secara elektronik atau digital, sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital.

E-commerce berarti transaksi bisnis melalui internet di mana pihak-pihak yang terlibat melakukan penjualan atau pembelian. Transaksi yang dilakukan dalam e-commerce pada dasarnya melibatkan pengalihan (transfer) atau penyerahterimaan (handing over) kepemilikan dan hak atas produk atau jasa.

Secara teknis, e-commerce hanya merupakan bagian dari e-business karena, menurut definisi, e-business adalah semua transaksi bisnis online, termasuk penjualan secara langsung kepada konsumen (e-commerce), transaksi dengan produsen dan pemasok, dan interaksi dengan mitra bisnis. Pertukaran informasi via database terpusat juga dilakukan dalam e-commerce. Fungsi-fungsi bisnis hanya terbatas pada sumber daya teknologi.

E-commerce pada prinsipnya melibatkan pertukaran uang dalam transaksi. E-business, karena lebih luas, tidak terbatas pada transaksi yang bersifat keuangan (monetary). Semua aspek dalam bisnis, seperti pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasokan, dsb., tercakup

E-business lebih mengenai pembuatan produk besar, ide kreatif dan pemberian layanan yang bermutu, perencanaan pemasaran produk dan pelaksanaannya. Jadi, tentu saja, e-commerce merupakan bagian takterpisahkan dari proses e-business, namun dalam kerangka terbatas, e-commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli.

Ridwan Kamil Meliburkan Seluruh Aktivitas di Bandung Selama KAA

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berencana meliburkan seluruh aktivitas perkantoran dan sekolah di Bandung selama Konferensi Asia Afrika ke-60 pada 24 April 2015. Namun hal tersebut dikritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena hingga saat ini gubernur belum menerima surat resmi terkait dengan libur tersebut.

“Kami sudah rapat, dan itu sebenarnya perintah presiden. Kalau Pemprov mau ngambek, silakan ngambek ke presiden,” ujar Emil--sapaan akrab Ridwan Kamil--saat ditemui wartawan di Hotel Horison, Bandung, Rabu, 15 April 2015.

Ridwan mengatakan, Pemkot Bandung akan mengantongi izin presiden untuk meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah di Bandung selama KAA berlangsung pada Jumat, 17 April 2015.

Presiden Joko Widodo memutuskan hal tersebut setelah menerima rekomendasi dari Mabes Polri. Sebab, pemerintah menilai lalu lintas di Bandung akan semrawut, dan merepotkan rombongan kepala negara yang datang. “Itu pasti menyusahkan pergerakan ke pusat kota,” kata Emil. Selain itu, hal ini dilakukan setelah Polri mempertimbangkan keamanan para kepala negara.

Jokowi, kata Ridwan, memperbolehkan Pemkot Bandung untuk meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah tanpa harus meminta izin pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejak bulan lalu, Ridwan sudah mengumumkan bahwa perkantoran dan sekolah di Bandung diliburkan selama KAA berlangsung. Tak hanya itu, Ridwan pun mengimbau agar warga cukup merayakan KAA di level kelurahan saja.

Namun, pemerintah tak akan meliburkan pelayanan yang bersifat urgen. Misalnya, Ridwan mencontohkan, pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan pemadam kebakaran. Sedangkan aktivitas perkantoran akan dilanjutkan kembali setelah pukul 18.00 pada 24 April 2015.

Sumber: (http://www.tempo.co/read/news/2015/04/16/058658173/Dikritik-Soal-Libur-KAA-Ridwan-Kamil-Silakan-Ngambek)

Konferensi Asia Afrika Tahun 2015

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia rencananya akan berlangsung di Bandung dan Jakarta pada April 2015, mengusung tema kerja sama promosi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Tema yang akan yang akan ditampilkan adalah perkuatan kerja sama selatan-selatan. Pemerintah Indonesia juga menginginkan kerja sama ini memberikan kontribusi dalam mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Meskipun kini sebagian besar negara peserta Konferensi Asia Afrika sudah merdeka dari jajahan kolonialisme, namun masih banyak yang belum terlepas dari kemiskinan, inilah alasan diadakannya kembali KAA di Jakarta dan Bandung pada April 2015 mendatang. Konferensi ini masih sangat relevan untuk dilaksanakan. Kalau dulu tujuan KAA pertama seluruh negara berkumpul untuk merdeka, sekarang semua juga bekerja sama untuk mengupayakan memerdekakan negara Asia- Afrika dari kemiskinan. Salah satu agenda utama KAA di Indonesia, yang akan dihadiri oleh 109 pemimpin negara adalah mengenai kemajuan ekonomi.

Pemerintah Indonesia melalui dukungan negara-negara lainnya akan berusaha mendorong dan memajukan kerja sama selatan-selatan, yang memberikan hasil konkret dan kontribusi nyata untuk kesejahteraan negara di Asia Afrika dan juga akan merevitalisasi kemitraan strategis lainnya. Seperti diketahui, 75 persen penduduk dunia ada di Asia-Afrika. GDP di Asia-Afrika juga mencapai US$21 triliun. Sebanyak satu miliar warganya berasal dari kelas menengah, berarti ada peluang pasar yang besar. Selain masalah ekonomi, KAA juga akan mengangkat sejumlah topik, seperti solidaritas dalam politik, pembangunan, dan hubungan sosial budaya antar-negara Asia dan Afrika.

Pertemuan pejabat tinggi dari kawasan Asia-Afrika akan dihelat di Jakarta pada 22-23 April. Kemudian, pada 24 April, seluruh perwakilan negara akan menuju ke Bandung untuk melakukan prosesi napak tilas KAA.

Semakin dekat dengan waktu penyelenggaraan, persiapan panitia penyelenggara dari kementerian luar negeri dan lintas kementerian lainnya sudah maksimal. Dimana pertemuan dengan stakeholders, pimpinan redaksi media, akademisi, dan para senior untuk memberi masukan KAA telah beberapa kali dilakukan. Selain itu diseminasi informasi juga sudah terlaksana, dimana panitia sudah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri negara lain dan kedubes mereka di Jakarta.

Ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah dalam peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA), tentu saja menjadi momen berharga bagi Indonesia untuk kembali memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Dalam sejarahnya Konferensi Asia-Afrika pertama kali digelar pada 18-24 April tahun1955.

Indonesia dan negara lainnya seperti Myanmar, Srilanka, India, dan Pakistan menjadi inisiatornya. Selain untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan Asia-Afrika, gerakan ini juga dianggap sebagai sikap melawan kolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet serta negara imperialis lainnya. Dan discussion board ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961. Selain memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, dalam perhelatan ini juga akan diperingati 10 tahun kerja sama strategis negara-negara Asia dan Afrika, New Asia-Africa Partnership Strategic (NAPS).

Ada 34 Kepala Negara yang dipastikan menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung pada 19 sampai 24 April pekan depan. Dari sederet kepala negara yang dipastikan hadir belum tercantum nama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

"Kita tunggu konfirmasi finalnya, tapi sudah strong indication,"‎ Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika‎, Ferdy Piay di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakpus, Kamis (16/4/2015).

Tamu undangan yang mengirimkan para kepala negaranya adalah RRT, Democratic People of South Korea, Iran, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Siera Leon, Afsel, Sudan, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja, Mesir, Gabon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Palestina, Rwanda, Singapura dan Thailand.

Sedangkan yang mengirim wakil kepala negaranya adalah Aljazair, Angola, Liberia, Filipina dan Zambia. Sisanya mengirim utusan perwakilan, mulai dari menteri atau setingkat duta besar.

Menurut Ferdy, masih ada beberapa negara yang belum meng‎konfirmasi soal siapa yang hadir. Namun rata-rata dari mereka kemungkinan besar akan mengirim para kepala negara.

Sumber: 

(http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-21-22-49-05/berita-terkini/394-konferensi-asia-afrika-di-indonesia-2015)

(http://news.detik.com/read/2015/04/16/141504/2889343/10/ini-daftar-kepala-negara-yang-dipastikan-hadir-di-60-tahun-kaa)

E-Government

   E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)          Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. 

Contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)        Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)         Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Keuntungan  E-Goverment bagi rakyat

1.  Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4.  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi     pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

7.  Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
9.  Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.
10.  Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
11. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kerugian  E-Goverment bagi rakyat

1.  Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2.     Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

4.  Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

5.  Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6.  Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7.  Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

Sumber: (http://sriyanthigeg.blogspot.com/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html)